Kadisbud Jeneponto: Minta Inspektorat Proses Hukum Oknum Guru Kebiri Bantuan PIP

samsir, 01 Apr 2019,
Share w.App T.Me

JENEPONTO,- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Nur Alam Basir mengatakan, Program Indonesia Pintar (PIP), adalah program Nasional yang sasarannya kepada anak sekolah siswa - siswi yang tergolong ekonominya lemah.

"Itu, di indentifikasi oleh pihak sekolah masing-masing. Siapa diantara siswanya dari sisi ekonomi yang kurang mampu, itulah yang menjadi skala prioritas program indonesia pintar," ungkapnya.

Kalau pun ada kasus yang terjadi tegas dia, seperti, penyimpangan atau pemotongan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), itu harus diproses secara hukum.

"Saya mendukung semua proses hukum bagi oknum - oknum guru atau kepala sekolah yang melakukan penyimpangan dalam program ini," tegasnya

Hal itu diutarakan Kadis Pendidikan Jeneponto Nur Alam Basir, di lantai II kantor Bupati Jeneponto kepada Indonesiasatu.co.id, Senin (01/4/2109).

Nur Alam meminta kepada pihak Inspektorat Kabupaten Jeneponto, agar terus melakukan pemeriksaan dan mengusut tuntas kalau ada oknum guru yang melakukan pemotongan terhadap program tersebut. 

"Saya minta agar pihak Inspektorat memberikan sanksi kepada oknum guru atau kepala sekolah yang melakukan penyimpangan atau pemotongan bantuan program indonesia pintar dan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas dia lagi.

Terkait sanki lain katanya, bukan wewenang Dinas Pendidikan yang memberi sanksi. Inspektorat yang berwenang memberikan sanksi dan  rekomendasi.

"Saya serahkan saja pihak Inspektorat, saya bukan instansi yang berhak memberikan sanksi kalau itu sudah menjadi temuan administratif," ungkapnya.

Menurut dia, ada lembaga internal, yaitu Inspektorat Kabupaten yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, sampai dengan rekomendasi sanksi - sanksi terhadap oknum yang melakukan penyimpangan.

"Saya menghormati proses hukum yang dilakukan inspektorat. Saya tidak berwenang memberikan sanksi. Inspektoratlah yang berhak memberikan sanksi - sanksi lain," terangnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Jeneponto Yusuf Fakihi membeberkan, pihaknya tidak berhak memberikan sanksi lain kepada oknum guru yang melakukan pemototongan bantuan program siswa miskin pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), kecuali dengan pengembalian uang saja.

"Saya tidak bisa memberikan sanksi lain. Sekalipun itu terbukti melakukan pemotongan. Hanya pengembalian saja, kecuali Bupati Jeneponto selaku pembina kepegawaian bisa memberikan sanksi," singkat karaeng Jarre sapaannya sesaat lalu.


Editor : Samsir
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu