Pegiat Konservasi dan Pariwisata Taman Nasional Komodo (TNK) Tolak Investor

indonesiasatu, 12 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

LABUAN BAJO - Ribuan masyarakat Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur (NTT)  dari berbagai profesi yang tergabung dalam organisasi Gabungan Masyarakat Pegiat Konservasi dan Pariwisata melakukan aksi demonstrasi di Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), DPRD Mabar dan sempat menyegel Kantor Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP-LBF);sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (12/2) siang.

Aksi demonstrasi yang didominasi pelaku pariwista di Mabar itu menyuarakan penolakan investasi perusahan swasta  di dalam area Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (FORMAPP) Manggarai Barat, Aloysius Suhartim dalam orasinya mengatakan pemberian izin sejumlah perusahan swasta oleh pemerintah untuk investasi bisnis di sejumlah Pulau dalam Kawasan TNK adalah bentuk perusakan daerah konservasi TNK. 

"Hampir seluruh pulau dalam kawasan TNK yang masuk dalam zona inti direncanakan akan dikelola oleh perusahan swasta untuk berinvestasi", ungkap Aloysius kepada indonesiasatu.co.id di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);Mabar, Rabu (12/2) siang.

Dijelaskannya, dampak dari kebijakan pemberian Izin Investasi di TNK tersebut
tentu berdampak pada perubahan tata tapak yang dinilai memberikan dampak
negatif bagi ekosistem di kawasan itu.
,selain itu kata Aloysius, mengubah pengaturan zonasi yang bisa berpotensi membahayakan keberlanjutan satwa Komodo dan ekosistemnya.

“Kami menolak lahan konservasi menjadi lahan investasi. Masyarakat akan bersatu melawan perusakan daerah konservasi TNK,” tegas Ketua Formapp.

Ditempat yang sama, salah seorang  pelaku pariwisata Yohanes Mance mengatakan, kondisi Taman Nasional Komodo (TNK)  saat ini sangat memperihatinkan. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk segera mencabut izin perusahan swasta yang akan berinvestasi di Pulau Komodo dan Pulau Rinca serta membatalkan rencana PT. Flobamora untuk berinvestasi di sejumlah pulau dalam kawasan TNK.

“Kami mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mencabut dan menghentikan izin investasi perusahan swasta di dalam kawasan Taman Nasional Komodo karena akan merusak konservasi", ucap Mance.

Menanggapi hal tersebut Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula melalui pesan singkat saat di wawancarai indonesiasatu.co.id, Rabu (12/2) Sore menjelaskan, kehadiran investor di Manggarai Barat sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan investasi di daerah tersebut masih membutuhkan sentuhan tangan para investor.

"Investor hadir membantu lajunya investasi di daerah ini, lebih khusus investor yang bergerak di bidang industri pariwisata, karena itu, sikap pemerintah daerah wajib mendukung keberadaan mereka", kata Bupati Gusti.

Terkait pencabutan ijin investasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo Manggarai Barat, menurut Bupati Gusti, perlu untuk di teruskan kepada pemerintah pusat, sebab kawasan Taman Nasional Komodo sepenuhnya berada langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Harus melalui kajian yang mendasar, untuk bisa diusulkan ke pusat, terutama soal di cabutnya surat keputusan menteri LHK tentang zonasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo itu",terang Bupati dua periode itu.

Dia juga menambahkan dalam rangka mengimbangi industri pariwisata premium yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi ditengah kekurangan fasilitas dan infrastruktur di Manggarai Barat saat ini, sangat diperlukan dukungan dan peran, serta sinergitas antar berbagai stakeholder,para pihak juga masyarakat dan pemerintah setempat.

"Wisatawan yang datang di Labuan Bajo tidak boleh kekurangan infrastruktur, penginapan,makanan khas, listrik, air, souvenir, transportasi, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dan peran orang lain,baik pemerintah pusat,provinsi termasuk para investor yang ingin membuat daerah ini menjadi lebih baik",kata dia.

Sejauh ini menurut beliau, peran investor yang ada di Manggarai Barat ini sudah sangat membantu kendati masih terdapat banyak kekurangan dan persoalan, terutama dalam hal infrastruktur di beberapa kecamatan dan desa.

"Misalnya investasi membangun bandara Komodo untuk mendukung kemajuan layanan transportasi udara. Pelabuhan kapal angkutan wisata di tengah kota Labuan Bajo atau pembangunan Pelabuhan petikemas yang sebentar lagi mulai dikerjakan oleh Pelindo",ucap Bupati Gusti.

Ia juga mengatakan, hal yang sama juga sangat mungkin dilakukan bagi pengembangan infrastruktur di beberapa Kecamatan dan Desa yang masih membutuhkan sentuhan pembangunan.

"Semua kita lakukan secara perlahan dan akan sampai pada tujuan,yakni pemerataan pembangunan dalam rangka terciptanya keadilan sosial menuju Manggarai Barat yang maju",tutup Bupati Gusti.(Louis Mindjo)*

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu