Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

ismed, 18 Jan 2019,
Share w.App T.Me

Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:

  1. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
  2. sehat jasmani dan rohani.

Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat keputusan pengangkatan PNS dapat ditetapkan secara perorangan maupun kolektif. Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS. Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal I sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS. Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Calon PNS yang tidak memenuhi persyaratan yaitu lulus pendidikan dan pelatihan dan sehat jasmani dan rohani diberhentikan sebagai calon PNS.

Selain pemberhentian tersebut calon PNS diberhentikan apabila:

  1. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  2. meninggal dunia;
  3. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  4. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  5. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai  kekuatan hukum yang tetap;
  6. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  7. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:

  1. tidak lulus pendidikan dan pelatihan;
  2. tidak sehat jasmani dan rohani;
  3. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  4. meninggal dunia;
  5. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang; atau
  6. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS; atau
  7. dipidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana.

Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:

  1. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
  2. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  3. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
  4. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.

Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

  1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki  kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
  3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  4. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

 

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Pengucapan sumpah/janji dilakukan oleh PPK. Sumpah/janji dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumpah/janji dimaksud berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara."

 

Apabila calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama  terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji/kepercayaan :

"Demi Allah, saya bersumpah" diganti dengan kalimat "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".

Dalam hal calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah ditambahkan frasa yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".

Dalam hal calon PNS yang beragama Hindu, frasa "Demi Allah" diganti dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

Dalam hal calon PNS yang beragama Budha, frasa "Demi Allah" diganti dengan frasa "Demi Sang Hyang Adi Budha"

Dalam hal calon PNS yang beragama Konghucu, frasa "Demi Allah" diganti dengan frasa "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi. Dipermuliakanlah".

Dalam hal calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sumpah/janji diambil oleh PPK dalam lingkungannya masing – masing. PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji. Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat. Calon PNS yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan. Pengambilan sumpah/janji disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang pangkatnya paling rendah sama dengan pangkat calon PNS yang mengangkat sumpah/janji. Pejabat yang mengambil sumpah/janji, mengucapkan sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh calon PNS yang mengangkat sumpah/janji. Pada saat mengucapkan sumpah/janji, semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri. Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi, dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :

  1. satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji,
  2. satu rangkap untuk arsip Instansi Pemerintah yang bersangkutan,
  3. dan satu rangkap untuk arsip Badan Kepegawaian Negara.

Berita acara tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir.

 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-42/PB/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pemberian Kuasa Dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian, Pejabat yang mengambil sumpah/janji yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengambil sumpah/janji PNS semua golongan lingkup Kantor wilayah berkenaan, dapat ditunjuk Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mengambil sumpah/janji PNS semua golongan pegawai di KPPN  berkenaan dalam keadaan memaksa.

Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, paling kurang memuat:

  1. Menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  2. Pembacaan nama – nama pegawai yang akan diambil sumpah/janji;
  3. Pengambilan sumpah/janji PNS;
  4. Penandatanganan berita acara sumpah/janji PNS.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS dihadiri oleh:

  1. Pejabat yang mengambil sumpah/janji;
  2. PNS yang mengangkat sumpah/janji;
  3. Saksi (2 orang), dengan jabatan minimal setara dengan PNS yang mengangkat sumpah;
  4. Rohaniwan, bisa lebih dari 1 orang sesuai dengan agama/kepercayaan pegawai yang mengangkat sumpah;
  5. Para undangan;
  6. MC / Pembawa Acara;
  7. Pembaca nama – nama pegawai yang akan diambil sumpah/janji;
  8. Petugas pembawa Naskah Pengambilan Sumpah/Janji PNS;
  9. Petugas pembawa Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS;

Adapun dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan agar dibuat checklist Dokumen Pelantikan, sebagai berikut:

Sebelum  Acara:

  1. Surat undangan Pengambilan Sumpah/Janji PNS;
  2. Surat undangan kepada pejabat yang diharapkan hadir;
  3. Surat Permohonan Rohaniwan;
  4. Nota Dinas / Surat Keputusan Panitia Pelantikan dan para saksi;
  5. Registrasi Peserta Pelantikan;
  6. Honor Rohaniwan;
  7. Honor Petugas Pelantikan bila dana tersedia;
  8. Nota Dinas Permohonan tempat, perlengkapan dan konsumsi ke unit yang menangani .

Pada saat Hari  H:

  1. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS;
  2. Naskah Sumpah/Janji PNS;
  3. nama – nama pegawai yang akan diambil sumpah/janji;
  4. Susunan Acara;

Papan Penanda (Rohaniwan, Saksi- Saksi,Undangan)

 

Penulis :

Ary Nugroho (Kepala Subbag Kepegawaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Bengkulu

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu