Muhamad Yasin
NAGEKEO - Adrianus Jehamat sebagai Inisiator Awal sekaligus Ketua Perdana P4KF yang kini menjadi Sekretaris P4K menunjuk Mbay sebagai Calon Tunggal Ibukota Propinsi Flores Kepulauan (PKF). Dikatakannya, dirinya siap bertangungjawab secara sosial dan hukum atas penunjukan Mbay sebagai calon tunggal Ibu kota Provinsi Kepulauan Flores (PKF).
Hal ini disampaikannya secara terbuka kepada seluruh anggota forum diskusi yang tergabung dalam Ayo Jemput Propinsi Kepulauan Flores (AJPKF) pada Sabtu 30 Januari 2021.
Dikatakannya, apabila hingga batas waktu tertentu, jika para bupati dan pimpinan DPRD 9 kabupaten tidak konsisten dengan kesepakatan bersama yang telah mereka lakukan tahun 2015.
Kesepakatan tersebut yakni, setiap Kabupaten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250.000.000. - (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membiayai pengkajian ilmiah atas 5 calon Ibukota oleh Unversitas Padjadjaran Bandung.
Namun hingga saat ini kesepakatan tersebut tidak terealisasi, dengan alasan 'takut masuk penjara' karena belum ditemukan noumenclatur penggunaan APBD II untuk membiayai kegiatan pemenuhan semua syarat pengajuan usulan pembentukan DOB PKF seturut uu 23/2014 ttg pemda.
"Sedianya kajian ilmiah Unpad sudah final dilakukan tahun 2015. Namun hingga kini belum juga terlaksana karena ketiadaan biaya kajian dimaksud. Maka, suka tidak suka, kita palu Ibukota PKF di Mbay. Saya berani menunjuk Mbay sebagai Calon Tunggal ibukota PKF versi saya selaku Ketua Organisasi Pengawasan Rakyat (OPR) Manggarai, sebagai Inisiator awal lahirnya inisiatif membentuk P4KF Tanggal 8 Mei 2013 di Ruteng. Bahwa saya adalah Ketua Perdana P4KF tahun 2013 hingga awal tahun 2014. Kemudian sejak 2014 hingga sekarang adalah Sekretaris P4KF".Ujar Jehamat.
Jehamat juga menyampaikan beberapa alasan penunjukan Mbay sebagai calon tunggal IBUKOTA PKF adalah sebagai berikut :
Pertama : Para bupati dan pimpinan DPRD 9 kabupaten di Flores dan Lembata yang menjadi bagian cakupan wilayah PKF, terkesan tidak konsisten dengan kesepakatan bersama bupati dan pimpinan DPRD 9 kabupaten yg mereka buat tahun 2015 di Mbay.
Bahwa dalam kesepakatan bersama bupati dan pimpinan DPRD 9 kabupaten dimaksud, setiap kabupaten menyediakan anggaran sebesar Rp 250 juta x 9 kabupaten untuk membiayai kajian ilmiah atas 5 calon ibukota PKF oleh lembaga independen dari perguruan tinggi diluar wilayah NTT.
Namun hingga 6 tahun kemudian pada tahun 2021 ini, kajian ilmiah atas 5 calon ibukota PKF yakni, Maumere-Ende-Mbay-Borong-Labuan Bajo oleh Perguruan Tinggi belum terlaksana karena memang tidak ada biaya untuk membayar tim peneliti/pengkaji dari PT.
Kedua : Dari 5 calon ibukota PKF yang disepakati untuk dikaji sejak tahun 2015 hingga saat ini, baru Mbay yang menunjukan kesungguhannya untuk menyediakan LAHAN MILIK PEMDA NAGEKEO SELUAS 31 HA dan bersertifikat. Lalu diserahkan kepada P4KF untuk dipergunakan sebagai ibukota PKF nantinya. Yang lain hanya habis diwacana tanpa adanya kesungguhan untuk menyiapkan lahan bersertifikat .
Ketiga : Umumnya para bupati dan DPRD kabupaten takut menggunakan APBD untuk membiayai berbagai kegiatan pemenuhan syarat formal usulan pembentukan DOB PKF yg menjadi domain para bupati dan DPRD kabupaten seturut Uu 23/2014 ttg Pemda.
"Inilah tiga alasan utama mengapa saya menunjuk Mbay sebagai Calon Tunggal Ibukota PKF".tegas Jehamat.
Menurut Jehamat yang akrab disapa Bunga Adam, apabila ada pihak-pihak yang keberatan, beliau tantang untuk bayar perguruan tinggi dalam melakukan kajian ilmiah atas 5 calon ibukota PKF yg sesuai dg kesepakatan bersama bupati dan pimpinan DPRD 9 kabupaten thn 2015 di Mbay itu.
"Saya tantang kalau ada pihak - pihak yang keberatan, silahkan bayar Unpad untuk kajian calon Ibukota PKF itu, " imbuhnya.
Jehamat juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo sudah menyiapkan lahan pemda Nagekeo seluas 31 ha bersertifikat asli, dan telah diserahkan kepada P4KF.
Sementara itu Bupati Nagekeo ketika didatangi lensaTimur. net diruang kerjanya Selasa 02 Februari 2021 menyampaikan kesungguhan sebagai Bupati Nagekeo saat ini, apabila Mbay ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Kepualaun Flores.
Sejalan dengan itu saat ini pemda Nagekeo sedang lakukan reviuw tata ruang berdasarkan permintaan kementerian kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke Mbay.
Berkaitan dengan kesepakatan 9 Bupati pada Kongres kedua di Mbay tahun 2015, bupati Nagekeo akan komunikasikan dengan mantan bupati Nagekeo saat itu Drs. Elias Djo berkaitan dengan kesiapan anggaran 250 juta per kabupaten untuk biaya perguruan tinggi terkait kajian ilmiah calon ibukota propinsi. Begitupun kaitan dengan penyerahan tanah pemda bersertifikat 31 HA tersebut ke P4KF.
"Sebagai Bupati Nagekeo saat ini, dilihat dari segala aspek saya sepakat apabila Mbay ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Flores. Dan saat ini kita sedang lakukan review tata ruang kota sesuai permintaan kementerian kemaritiman dan investasi. Kalau soal penyerahan tanah, nanti akan saya cari lagi dokumennya dan temui lagi pak Elias Djo, " katanya.
Salah satu anggota DPRD Nagekeo dari Partai Kebangkitan Bangsa Marselinus Siku menyampaikan dukungan akan lahirnya Propinsi Kepulauan Flores. Menurut Marselinus Siku, apabila Mbay ditunjuk sebagai Ibukota Provinsi Flores, Pemda Nagekeo harus siapkan lahan baru dan pastikan lahan yang diserahkan ke PKF tidak bermasalah.
"Secara pribadi saya dukung akan terwujud nya Propinsi Kepulauan Flores, karena perjuangan akan lahirnya PKF sudah sekian lama.Kalau Ibukotanya di Mbay, kembali ke pemda Nagekeo, lahan ada atau tidak. Dan pastikan lahan tersebut tidak bermasalah, " ungkap Marselinus Siku.
Demikian juga disampaikan salah satu pimpinan DPRD Nagekeo, Kristianus Du'a Wea kepada indonesiasatu.co.id, Selasa 02 Februari 2021 melalui phone selular. Menurut Kristianus, perjuangan masyarakat Flores akan lahirnya sebuah daerah otonomi baru yakni Propinsi Kepualaun Flores merupakan perjuangan luhur yang harus didukung oleh seluruh komponen daerah. Mulai dari masyarakat, kedua lembaga pemerintah legislatif dan DPRD se Flores Lembata.
"Sebagai pimpinan DPRD Nagekeo kita dukung akan lahirnya PKF karena ini kebutuhan akan pelayanan masyarakat Flores itu sendiri. Kalau untuk rakyat Flores, kita dukung. Asalkan semua elemen bergandengan tangan untuk sama sama berjuang mewujudkan cita cita luhur ini. Apabila Mbay ditunjuk sebagai calon Ibukota PKF, kita sepakat karena secara geografis berada persis di tengah pulau Flores, " tutup Kristianus Du'a.
Updates 
